Jakarta |RDN – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, mendorong dilakukannya evaluasi terhadap program retret atau pelatihan kepala daerah menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Indrajaya menilai gelombang penangkapan kepala daerah, mulai dari tingkat gubernur hingga bupati dan wali kota, menjadi indikator kegagalan proses pelatihan kepemimpinan yang selama ini dijalankan.
“Gelombang OTT ini adalah indikator kegagalan pelatihan kepemimpinan daerah,” ujar Indrajaya dalam keterangannya, Selasa (10/3).
Menurut dia, program retret pada dasarnya bertujuan menjadi forum konsolidasi kepemimpinan nasional bagi para kepala daerah. Namun, maraknya OTT belakangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program tersebut dalam membangun integritas pejabat publik.
Indra bahkan mencurigai program retret selama ini hanya menjadi agenda simbolik tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan karakter dan integritas kepala daerah.
“Retret kepala daerah perlu dievaluasi secara serius. Tujuannya memang baik sebagai forum konsolidasi nasional, tetapi maraknya OTT menunjukkan kita perlu menilai kembali apakah materi retret benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pelatihan nilai moral seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembinaan pejabat publik. Menurutnya, materi pelatihan tidak cukup hanya berfokus pada kedisiplinan, latihan fisik, atau metode semi-militer, melainkan harus menekankan etika penggunaan kekuasaan.
“Di era digital, tantangan kepemimpinan justru terletak pada etika kekuasaan. Karena itu, penguatan integritas harus menjadi inti dari pelatihan,” ujarnya.
Di sisi lain, Indra juga menyoroti sejumlah kasus korupsi kepala daerah yang dinilainya mencerminkan kegagalan proses kaderisasi politik di tingkat partai.
Ia menyinggung pernyataan Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan yang turut terjaring OTT dan mengaku tidak memahami aturan pemerintahan karena berlatar belakang sebagai artis.
“Pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan serius dalam proses kaderisasi politik,” kata Indra.
Diketahui, KPK terus melakukan penindakan melalui operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024.
Hingga kini, tercatat sekitar 11 kasus OTT yang menjerat kepala daerah.
Sementara itu, sejak awal 2026 setidaknya lima kepala daerah telah terjaring OTT. Mereka antara lain Wali Kota Madiun Maidi pada 19 Januari, Bupati Pati Sudewo pada 19 Januari, serta Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada 3 Maret. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Kasus terbaru terjadi di Provinsi Bengkulu, di mana Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Hendri diamankan pada Senin (9/3). Namun, hingga kini keduanya masih menjalani pemeriksaan dan belum ditetapkan sebagai tersangka.(Vio Sari)